Perkembangan Bidang Pendidikan Masa Demokrasi Terpimpin

By | December 17, 2020
Perkembangan Bidang Pendidikan Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Bidang Pendidikan Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Bidang Pendidikan Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Bidang Pendidikan Masa Demokrasi Terpimpin – Demokrasi Terpimpin adalah kurun waktu 1959 hingga 1965. Bagaimanakah perkembangan pendidikan semasa Demokrasi Terpimpin? Berikut penjelasannya.

Setelah mempelajari bahasan ini, kalian diharapkan mampu memahami mengenai perkembangan bidang pendidikan semasa Demokrasi Terpimpin.

Murid-murid sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas pada tahun 1950-an jumlahnya melimpah dan berharap menjadi mahasiswa. Mereka ini adalah produk pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Universitas baru didirikan di ibukota propinsi dan jumlah fakultas ditambah meskipun kekurangan tenaga pengajar. Perguruan tinggi swasta semakin banyak, terutama tahun 1960. Ledakan populasi pendidikan tinggi ini disebabkan meluasnya aspirasi untuk menjadi mahasiswa.

Untuk memenuhi keinginan golongan Islam didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sedangkan bagi umat Kristen dan Katolik didirikan Sekolah Tinggi Theologia serta seminari-seminari. Sistem penerimaan mahasiswa yang mudah dan pembebasan biaya kuliah menyebabkan peningkatan jumlah mahasiswa besar-besaran. Penambahan mahasiswa mencapai seratus ribu orang dengan perguruan tinggi 181 buah pada tahun 1961.

Sejak tahun 1959, di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Prijono, disusun suatu rencana pengajaran yang disebut Sapta Usaha Tama, yang meliputi:

  • Penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  • Meningkatkan seni dan olahraga,
  • Mengharuskan usaha halaman,
  • Mengharuskan penabungan,
  • Mewajibkan usaha-usaha koperasi,
  • Mengadakan Kelas Masyarakat, dan
  • Membentuk regu kerja di kalangan SLTP/SLTA dan Universitas.

Mulai tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan dalam kurikulum SMP baru ditambahkan mata pelajaran Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun pada sistem pendidikan SMA dilakukan penjurusan mulai Kelas II, yaitu Jurusan Budaya, Sosial, serta Ilmu Pasti dan Alam. Melihat pembagian di SMA seperti itu menunjukkan bahwa mereka dipersiapkan untuk memasuki peguruan tinggi. Tentang penyelenggaraan seni dan olahraga ditentukan kewajiban mempelajari dan menyanyikan 6 (enam) lagu nasional, selain lagu kebangsaan Indonesia Raya. Olah raga sepak bola dan bola voli banyak dikembangkan.

Konsep ‘usaha halaman’ adalah usaha yang dapat dilakukan di halaman sekolah maupun rumah, yang hasilnya dapat dibuat sebagai penambah pangan. Usaha halaman sekolah berlaku untuk semua tingkat sekolah negeri maupun swasta. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, kantor pos, atau kantor pos pembantu. Cara penabungan diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. usaha ini untuk mendidik anak berhemat, selain untuk pengumpulan dana masyarakat.

Gerakan koperasi sekolah juga digiatkan. Murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi. Kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasehat koperasi. Suatu Kelas Masyarakat yang waktu pendidikannya 2 tahun dibentuk untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan sekolah. Mereka dididik dalam kelas masyarakat ini untuk mendapat keterampilan.

Sekitar tahun 1960-an, di kalangan pendidikan muncul masalah yakni usaha PKI untuk menguasai organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Hal ini menimbulkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Perpecahan PGRI bertepatan dengan dilancarkannya sistem pendidikan baru oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem baru itu adalah Pancasila dan Pancawardhana.

Adapun sistem Pancawardhana atau lima pokok penjabarannya:

  1. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional /internasional/keagamaan.
  2. Perkembangan intelegensi.
  3. Perkembangan nasional-artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir dan batin.
  4. Perkembangan keprigelan (kerajinan tangan).
  5. Perkembangan jasmani.

Rangkuman

  1. Sejak tahun 1959, di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Prijono, disusun suatu rencana pengajaran yang disebut Sapta Usaha Tama.
  2. Sekitar tahun 1960-an, di kalangan pendidikan muncul masalah yakni usaha PKI untuk menguasai organisasi Persatuan Guru Replubik Indonesia (PGRI). Hal ini menimbulkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Perpecahan PGRI bertepatan dengan dilancarkannya sistem pendidikan baru oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem baru itu adalah Pancasila dan Pancawardhana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *