Perkembangan Bidang Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Bidang Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Bidang Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Bidang Politik Masa Demokrasi Terpimpin – Apakah ciri Demokrasi Liberal di Indonesia? Bagaimanakah situasi politik dalam negeri dengan pelaksanaan Demokrasi Liberal? Berikut penjelasannya.

Setelah mempelajari bahasan ini, kalian akan mengetahui situasi politik di Indonesia semasa berlakunya Demokrasi Liberal.

Liberalisme adalah ideologi yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam sebuah negara. Liberalisme mengutamakan hak-hak pribadi yang sama setara di bawah perlindungan undang- undang. Liberalisme masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, terutama oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik etis yang dijalankan pemerintahan Belanda selama di Indonesia adalah salah satu ikatan yang sulit dilepaskan oleh Pemerintah Indonesia di awal Proklamasi Kemerdekaan.

Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal di periode tahun 1950-1959 dengan UUDS 1950 sebagai dasar negara. Bentuk pemerintahan parlementer sebagai ciri Demokrasi Liberal adalah suatu penyimpangan mendasar dari UUD 1945 dan cita-cita proklamasi. UUDS 1950 mengatur sistem kabinet parlementer dengan pembagian kekuasaan sebagai Kepala Pemerintah di tangan Perdana Menteri dan kuasa Kepala Negara berada pada Presiden. Sebagai Kepala Pemerintah, Perdana Menteri dan menteri-menteri lainnya bertanggung jawab kepada parlemen.

Kehidupan politik liberal di Indonesia memungkinkan terjadinya persaingan terbuka antar partai politik untuk meraih kursi terbanyak di parlemen. Iklim politik pun menjadi tidak sehat karena beberapa alasan berikut:

• Partai politik hanya mementingkan kepentingan golongan masing-masing, sehingga dengan leluasa menjatuhkan kabinet kerja pemerintahan.
• Partai politik tidak menjadi perwakilan utuh dari rakyat yang memilihnya.
• Partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya karena masa kerjanya relatif pendek akibat kekuasaan parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kabinet.

Tercatat di masa Demokrasi Liberal terjadi sebanyak tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet kerja yang pernah bertugas di masa pemerintahan demokrasi liberal, antara lain:

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951).
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952).
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953).
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo – Wongso- Arifin atau Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955).
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956).
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957).
7. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959).

Dari ketujuh kabinet yang pernah bertugas di masa Demokrasi Liberal, Indonesia mengalami beberapa peristiwa penting yang mewarnai perkembangan politik liberal di Indonesia, di antaranya:

• Persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu Konstituante yang diproyeksikan sebagai badan kerja untuk merumuskan dasar negara yang baru menggantikan UUD 1945.
• Eksistensi politik luar negeri Indonesia dengan diterima sebagai angota PBB ke-60 pada 28 September 1950.
• Penyelenggaraan pemilihan umum pertama sejak Indonesia merdeka di tahun 1955. Pemilihan dilakukan dalam dua tahap, dimana tahapan pertama memilih anggota DPR dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante.

Dari sejumlah kabinet kerja di masa demokrasi liberal, PNI dan Masyumi secara bergantian memimpin. Walau saat itu pemerintah mendukung sistem multi partai di Indonesia, namun kedua partai ini adalah partai dengan basis suara terbanyak di Indonesia. Masa Demokrasi Liberal di Indonesia berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tindakan ini diklaim sebagai penyelamatan terhadap kondisi negara yang terpecah belah dengan adanya gerakan pemberontakan di dalam negeri sebagai dampak dari pertentangan di masyarakat yang terpecah menjadi dua kubu, pro negara Serikat dan menolak negara Serikat.

1. Demokrasi Liberal di Indonesia memberikan kebebasan pendirian partai politik.
2. Perebutan kekuasaan di parlemen tidak memberikan kesempatan kepada kabinet untuk bekerja dengan maksimal.
3. Pemilihan umum pertama di Indonesia berlangsung di era Demokrasi Liberal.